Model Baru Pendidikan Partisipatif dan Memerdekakan Siswa
Jaringan Pendidikan Alternatif mendorong pemerintah dan masyarakat agar terus mendukung model pendidikan partisipatif dan memerdekakan anak.
Diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah meluncurkan berbagai program yang mengusung konsep bergotong royong demi meningkatkan hasil pembelajaran siswa.
Di antaranya adalah Program Organisasi Penggerak (POP) yang melibatkan ratusan organisasi kemasyarakatan (ormas) di bidang pendidikan. Terdapat pula Program Guru Penggerak (PGP) yang fokus menjadikan guru sebagai pemimpin pendidikan agar bisa mendorong guru lainnya untuk berinovasi.
Jakarta, Beritasatu.com - Menurut Koordinator Jaringan Pendidikan Alternatif Susilo Adinegoro, setiap terobosan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam pendidikan patut diapresiasi.
Pendiri Sanggar Anak ini menilai, POP dan PGP memiliki tiga tujuan.
“Pertama, program tersebut membuka ruang masyarakat terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga tercipta budaya pembelajaran partisipatif,” ujar Susilo di Jakarta, Rabu (5/8/2020).
Kedua, memacu guru menjadi makhluk pembelajar dan bertumbuh bersama. Terakhir, organisasi penggerak maupun guru penggerak bisa mendapatkan perspektif baru tentang pendidikan.
Ketiga tujuan tersebut, lanjutnya, hanya dapat dicapai jika semua pihak yang terlibat berorientasi pada kebaikan anak yakni dengan memerdekakan anak.
Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Memerdekakan siswa dapat mendorong mereka agar tumbuh menjadi manusia kritis, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab pada lingkungannya.
Tak hanya itu, para penggerak diharapkan memiliki keinginan untuk berubah dan terus belajar.
“Sebagai penggerak dituntut rendah hati. Ini syarat mutlak. Kendalanya tentu banyak. Saya membayangkan yang akan terjadi di lapangan. Kendalanya mengubah cara berpikir lama memasuki budaya baru,” tegas Susilo.
Dirinya menambahkan, sebagai gerakan masyarakat yang difasilitasi pemerintah, berbagai program ini perlu dipikirkan mekanisme dan manajemennya sehingga dapat berkelanjutan.
Proses edukasi pun harus terus dilakukan demi mengurangi kesalahpahaman akibat masyarakat belum terbiasa dengan adanya perubahan.
Seperti diketahui, POP telah menuai berbagai perdebatan terkait ormas yang terpilih. Sementara itu, PGP saat ini masih dalam proses pendaftaran.
Kedua program ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Mendikbud Nadiem Makarim sebelumnya menyatakan pemberian kemerdekaan bagi seluruh unit pendidikan ini diharapkan dapat mendorong inovasi pembelajaran.
Menurut Susilo, konsep Merdeka Belajar yang digagas Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara sangat kontekstual dan perlu dijalankan pemerintah. Dalam konsep tersebut, tujuan utama pendidikan adalah memerdekakan semua yang terlibat.
"Tidak mungkin anak merdeka jika orang dewasa, guru, legislator dan eksekutif belum merdeka cara berpikir dan bertindaknya," kata dia.
Susilo menegaskan, pendidikan juga tidak boleh dikotak-kotakan dengan istilah formal dan non-formal.
Hakikat pendidikan, lanjutnya, adalah menuntun setiap pembelajar menemukan dirinya sebagai manusia utuh yang tumbuh berkembang untuk memuliakan kehidupan. Formal dan non-formal hanyalah cara dan metode mencapai tujuan itu.
"Sebagian besar masyarakat, termasuk saya, merupakan produk pendidikan yang tidak merdeka dimana siswa dibelenggu kemauan pemerintah. Akibatnya, pendidikan melahirkan profil siswa yang tidak kritis dengan nalar pendek dan sulit beradaptasi dengan realitas yang ada," pungkas Susilo.
Gotong Royong
Sementara itu, Direktur Indonesia Mengajar Ayu Apriyanti menilai keberagaman organisasi penggerak menjadi bukti gotong-royong memajukan pendidikan nasional.
“Sejak awal, ini bukan tentang organisasi penggerak, tapi tentang anak-anak Indonesia. Kami berharap pendidikan anak Indonesia bisa selalu jadi tujuan akhirnya,” kata Ayu.
Ia mengatakan, keberagaman berbagai pihak ini juga memperlihatkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak.
"Akan ada banyak pembelajaran di sepanjang proses dan kami yakin, selain anak-anak, guru dan kepala sekolah, siapapun yang terlibat akan ikut tumbuh ketika menjalankan program ini," tutupnya.